Seorang pejabat di Korea Selatan, yang menangani hak asasi manusia, membuat pernyataan resmi bahwa dinas sipil pengganti (ACS) di negara itu tidak sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia.

Pada 2 Desember 2021, Song Doo-hwan, yang belum lama ini menjabat sebagai ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea (NHRCK), a menyatakan dalam situs web mereka bahwa pelaksanaan ACS harus diubah. ACS mulai berlaku di Korea Selatan pada 26 Oktober 2020.

Dia mengatakan, ”ACS mulai berlaku setelah putusan Mahkamah Konstitusi pada 2008, tapi saya sangat setuju bahwa pelaksanaan ACS harus diperbaiki agar sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia . . .”

Pernyataan itu dibuat setelah Song bertemu dengan perwakilan dari kantor cabang Saksi-Saksi Yehuwa Korea Selatan dan Asosiasi Saksi-Saksi Yehuwa di Asia Pasifik (APAJW) pada 23 November 2021. Pada kesempatan itu, Song menerima laporan yang dibuat oleh APAJW, yang berjudul ”Dinas Sipil Pengganti Wajib Militer di Korea Selatan—2021”.

Laporan itu menjelaskan bahwa sistem ACS di Korea Selatan melanggar standar internasional. Jangka waktu ACS adalah 36 bulan, dua kali lebih lama dibandingkan dinas militer. Selain itu, orang yang ikut ACS juga hidup seperti orang yang dipenjarakan. Mereka harus bekerja di penjara dan tidak boleh meninggalkan area penjara selama bulan pertama program ACS. Setelah itu, mereka baru boleh pergi kalau mendapatkan izin dan harus kembali sebelum jam 9.30 malam.

Mereka yang menjalani program ACS sudah membuat permohonan agar program itu diperbaiki. Saat ini, permohonan itu sedang diperiksa oleh NHRCK. Memang, NHRCK tidak memiliki wewenang legislatif, tapi mereka bisa memberikan saran kepada pihak-pihak yang membuat kebijakan.

Kita dikuatkan melihat iman dan kesetiaan dari saudara-saudara kita di Korea Selatan. Kita yakin Yehuwa akan terus mendukung mereka.​—Mazmur 55:22.