Putusan terakhir yang diambil oleh Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) telah meneguhkan hak para pemuda yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani. Pada 12 Oktober 2017, ECHR telah mengambil alih kasus Adyan and Others v. Armenia. Kasus ini berkaitan dengan jenis dinas sipil pengganti wajib militer yang bisa ditawarkan kepada mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani.

Selama bertahun-tahun, ECHR tidak mengakui hak orang-orang yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani. Banyak dari mereka harus mengalami penganiayaan dan dipenjarakan karena hal ini. Tapi pada 2011, pendirian Mahkamah berubah. Dalam kasus Bayatyan v. Armenia, Mahkamah mengakui bahwa menolak dinas militer karena alasan hati nurani adalah hak asasi manusia. Pada putusan baru-baru ini dalam kasus Adyan, ECHR berkomitmen bahwa orang yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani berhak untuk mengambil dinas sipil pengganti yang tidak berhubungan dengan militer dan tidak bersifat hukuman.

Sejarah singkat berikut menunjukkan bahwa putusan ECHR yang membela para Saksi dalam kasus Bayatyan, Adyan, dan yang lainnya berdampak besar pada sikap pemerintah Armenia kepada mereka yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani.

Dihukum tanpa ampun. Saat Armenia bergabung dalam Dewan Eropa pada 2001, mereka berjanji untuk mengadopsi hukum tentang dinas sipil pengganti (ACS) yang sesuai dengan standar hukum Eropa. Ini adalah sebuah program yang tidak di bawah kendali militer dan tidak bersifat hukuman. Armenia juga setuju untuk tidak memenjarakan orang yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani. a Tapi, Armenia melanggar perjanjian itu saat mereka memanggil Vahan Bayatyan, yang adalah seorang Saksi Yehuwa, untuk ikut wajib militer. Pada 2002, dia dinyatakan bersalah dan dipenjarakan karena menolak ikut wajib militer. Saat itu, Armenia tidak memiliki program dinas sipil pengganti wajib militer. Pada 2003, Saudara Bayatyan mengajukan banding ke ECHR dan menyatakan bahwa Armenia melanggar haknya untuk berhati nurani dan beragama dengan memenjarakan dia.

Jalan keluar yang buntu. Pada 2004, Armenia mengadopsi ACS dan sejumlah Saksi yang masih muda memilih ACS sebagai ganti wajib militer. Belakangan, para Saksi ini menyadari bahwa program ini tetap diawasi oleh militer. Setelah menyatakan keberatan, mereka memutuskan untuk meninggalkan penugasan ACS mereka. Karena itu, mereka ditangkap serta diadili, dan beberapa bahkan dipenjarakan. Pada Mei 2006, Hayk Khachatryan dan 18 Saksi lainnya yang menolak wajib militer karena alasan hati nurani mengajukan permohonan kepada ECHR. Mereka menyatakan bahwa hak mereka telah dilanggar dengan putusan yang ilegal ini. b

Jalan di tempat. Selama bertahun-tahun, Armenia tidak mengambil langkah apa pun untuk merevisi ACS. Para Saksi tetap menolak program ACS tersebut, dan Armenia terus memenjarakan mereka. Ada 317 orang yang dinyatakan bersalah dari 2004 (saat ACS mulai diadopsi) hingga 2013 (saat ACS direvisi). Mereka dipenjarakan selama 24 hingga 36 bulan.

Selama periode itu, tidak banyak yang ECHR lakukan dalam menangani kasus ini. Pada 2009, ECHR meninjau kembali keberatan Saudara Bayatyan yang menyatakan bahwa penolakannya terhadap wajib militer dilindungi oleh Konvensi Eropa Pasal 9, yang menjamin kebebasan berhati nurani dan beragama. Namun, ada satu hukum kuno yang membelenggu ECHR. ECHR berpendapat bahwa setiap negara boleh menentukan apakah mereka mau mengakui hak warganya untuk menolak wajib militer karena alasan hati nurani. Maka, jika satu negara tidak mengakui hak tersebut, Pasal 9 tidak bisa digunakan untuk membebaskan orang yang menolak wajib militer karena alasan hati nurani dari jeratan hukum. Karena putusan ini menyimpang dari aturan internasional yang berlaku tentang menolak wajib militer atas dasar hati nurani, pengacara Saudara Bayatyan pun mengajukan banding kepada Dewan Agung ECHR agar kasus ini ditinjau kembali.

Suatu titik cerah. Para Saksi menemukan secercah harapan saat Dewan Agung ECHR meninjau kembali kasus Saudara Bayatyan. Pada 7 Juli 2011, untuk pertama kalinya, ECHR dengan jelas mengatakan bahwa hak untuk menolak wajib militer karena alasan hati nurani dilindungi dalam Pasal 9. ECHR berpendapat bahwa Konvensi itu harus diterapkan sesuai dengan perkembangan hukum yang disepakati di Eropa dan di seluruh dunia. Jadi, putusan Dewan Agung meneguhkan bahwa seseorang berhak untuk menolak wajib militer karena alasan hati nurani. Oleh sebab itu, Armenia harus menyediakan dinas sipil pengganti bagi mereka yang tidak bisa ikut wajib militer karena alasan hati nurani.

”Jika ada seseorang yang menolak wajib militer sebagai akibat dari konflik yang pelik antara harus menjalankan kewajiban negara atau harus mengikuti hati nuraninya atau karena dengan tulus menaati keyakinan agamanya atau kepercayaan lainnya, maka hal itu dapat dijadikan alasan yang penting, sah, kuat, dan masuk akal untuk menerapkan Pasal 9.”—Bayatyan v. Armenia [GC], no. 23459/03, § 110, ECHR 2011

Program dinas sipil pengganti masih diawasi militer. Pada 27 November 2012, ECHR merilis putusannya dalam kasus Khachatryan and Others v. Armenia. Kasus itu melibatkan 19 Saksi yang meninggalkan ACS karena program itu masih diawasi militer, bukan sipil. ECHR menyatakan bahwa peradilan dan penahanan yang dialami para Saksi itu ilegal. Meski ECHR mengetahui bahwa program ACS masih diawasi militer, Mahkamah tidak menyinggung hal itu dalam putusan kasus Khachatryan.

Program dinas sipil pengganti masih diawasi militer. Pada 27 November 2012, ECHR merilis putusannya dalam kasus Khachatryan and Others v. Armenia. Kasus itu melibatkan 19 Saksi yang meninggalkan ACS karena program itu masih diawasi militer, bukan sipil. ECHR menyatakan bahwa peradilan dan penahanan yang dialami para Saksi itu ilegal. Meski ECHR mengetahui bahwa program ACS masih diawasi militer, Mahkamah tidak menyinggung hal itu dalam putusan kasus Khachatryan.

Solusi yang dinanti. Seperti yang dijanjikan pada tahun 2000, pemerintah Armenia akhirnya merevisi ACS pada pertengahan 2013. Pada Oktober 2013, hampir semua Saksi yang dipenjarakan di Armenia telah dibebaskan. Sedangkan, beberapa Saksi lain yang masa hukumannya hampir selesai memilih untuk menghabiskan masa tahanan mereka. Sejak saat itu, mereka yang menolak wajib militer karena alasan hati nurani punya pilihan untuk mengikuti program ACS.

Berdasarkan putusan ECHR dalam kasus Bayatyan dan Khachatryan, jelaslah bahwa hak untuk menolak wajib militer karena alasan hati nurani adalah hak asasi manusia dan harus dihormati pemerintah Armenia. Tapi, ECHR tidak mengeluarkan putusan bahwa ACS harus di luar kendali atau pengawasan militer.

Akhirnya, pada 12 Oktober 2017, ada jalan keluar dalam putusan ECHR untuk kasus Adyan and Others v. Armenia. Dalam kasus Adyan, ECHR menyatakan bahwa hak menolak wajib militer karena alasan hati nurani dilindungi oleh hukum. Jadi, Armenia wajib menyediakan dinas sipil pengganti wajib militer yang sejalan dengan standar hukum Eropa. Program ACS juga harus di luar pengawasan militer dan bukan bersifat hukuman. ECHR juga memutuskan agar para korban diberikan ganti rugi atas ketidakadilan yang mereka alami.

”Jika Negara mengatur dan menerapkan program dinas pengganti wajib militer yang tidak benar-benar sipil, tapi malah bersifat penahanan atau hukuman, baik secara hukum maupun secara praktik, maka Mahkamah berpendapat bahwa hal itu melanggar hak seseorang untuk menolak dinas militer karena alasan hati nurani sebagaimana dilindungi Pasal 9 dari Konvensi.”—Adyan and Others v. Armenia, no. 75604/11 dan 21759/15, § 67, ECHR 2017

Pada Januari 2018, ada 161 pemuda Saksi di Armenia yang telah menyelesaikan ACS, dan ada 105 Saksi yang masih menjalani program itu. Para Saksi dan pemerintah Armenia senang dengan keberhasilan ACS. Masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari program ini. Dinas sipil pengganti ini juga tidak mengganggu hati nurani para pemuda yang menolak wajib militer. Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia di Armenia akhirnya terselesaikan.

André Carbonneau, salah satu pengacara yang mewakili Saksi-Saksi Yehuwa di Armenia, memuji pemerintah karena telah berhasil menyelesaikan masalah ini. Dia berkata, ”Dalam berbagai putusan ECHR atas Armenia, kita bisa lihat adanya kemajuan sejak kasus Bayatyan di tahun 2011. Putusan kasus Khachatryan dan Adyan juga melindungi hak seseorang untuk memilih dinas sipil pengganti yang tidak ada hubungannya dengan militer. Armenia telah berhasil menerapkan program dinas sipil pengganti yang berterima bagi mereka yang menolak wajib militer karena alasan hati nurani. Ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap negara lain yang belum memiliki program seperti ini bisa meniru kesuksesan Armenia.”

1. 12 Oktober 2017

   ECHR mengeluarkan putusan atas kasus Adyan and Others v. Armenia

2. Januari 2014

   Saksi-Saksi Yehuwa mulai mengikuti program ACS yang baru

3. 12 November 2013

   Untuk pertama kalinya sejak lebih dari 20 tahun, tidak ada lagi Saksi Yehuwa yang dipenjarakan karena menolak dinas militer karena alasan hati nurani

4. 8 Juni 2013

   Armenia merevisi ACS yang mulai berlaku sejak Oktober 2013

5. 27 November 2012

   ECHR mengeluarkan putusan dalam kasus Khachatryan and others v. Armenia

6. 10 Januari 2012

   ECHR kembali menjunjung hak menolak dinas militer dalam kasus Bukharatyan v. Armenia dan Tsaturyan v. Armenia. Armenia dinyatakan melanggar Pasal 9 karena memenjarakan para Saksi

7. 7 Juli 2011

   Dewan Agung ECHR menemukan bahwa hak kebebasan berhati nurani telah dilanggar (Pasal 9 dari Konvensi Eropa). Hak menolak wajib militer karena alasan hati nurani pun dilindungi. Dalam putusan itu, 16 suara membela Bayatyan dan 1 suara membela Armenia

8. 27 Oktober 2009

   ECHR mengeluarkan putusan untuk kasus Bayatyan v. Armenia. ECHR menyatakan bahwa Pasal 9 dari Konvensi Eropa tidak berlaku atas kasus penolakan wajib militer karena alasan hati nurani; kasus naik ke Dewan Agung ECHR

9. 2004

   Armenia mengadopsi ACS, tapi masih diawasi militer

10. 2001

    Armenia berjanji akan mengadopsi ACS